keterlaluan
HARIAN RAKYAT, BOGOR - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bogor ditantang untuk menyelesaikan kasus jual-beli rumah antara pihak pengembang dengan konsumen. Sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengurusi sengketa konsumen sesuai amanat UU Perlindungan Konsumen, BPSK Bogor diharapkan mampu memberikan solusi terbaik terutama bagi konsumen yang kerap dirugikan pihak pengembang. 
 
Salah satu kasus yang telah dilaporkan kepada BPSK Bogor adalah kasus jual-beli rumah di Perumahan CIPTA GRAHA PERMAI (CGP) yang berlokasi di Cibinong, Bogor. Konsumen atas nama Saut Maruba merasa tertipu lantaran rumah yang dibelinya secara kontan sejak 2001 lalu hingga kini belum dipasangi listrik. Bahkan, dalam brosur perumahan yang diterima Saut, tertera spesifikasi rumah di antaranya, menggunakan bata merah, dan satu buah hand pump. Pengembang juga berjanji akan menimbun rawa-rawa di belakang rumah. Kenyataannya, rumah dibangun dengan batako, listrik tidak dipasang, tanpa hand pump, dan rawa-rawa di belakang rumah tidak ditimbun. “Tapi saya tidak protes dan menimbun rawa-rawa atas inisiatif dan biaya sendiri,” ujar Saut usai melaporkan pengembang CGP Cibinong, ke kantor BPSK Bogor, Selasa (21/3).
 
Saut menuturkan, pihak CGP juga sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan persoalan. Hal itu terbukti ketika Saut meminta Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama dirinya. Anehnya, Saut malah diminta pihak CGP untuk membayarkan sejumlah Rp 41 juta dengan alasan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) telah mengalami kenaikan sejak 2001 hingga 2017. “Alasan mereka saya belum melunasi seluruh pembayaran rumah, masih tersisa sekitar Rp 4 juta, lalu membengkak hingga Rp 41 juta dengan alasan kenaikan NJOP,” urai dia.
 
Proses negosiasi pun sempat ditempuh kedua belah pihak. Awalnya, pihak CGP menawarkan agar Saut cukup membayarkan sebesar Rp 31 juta, kemudian berkurang lagi menjadi Rp 26 juta, dan terakhir menjadi Rp 21 juta. “Saya tetap menolak untuk membayar itu, toh saya merasa sudah melunasi semua kewajiban. Kwitansi pembayaran lengkap semua. Apa saya harus membayar rumah yang sebenarnya telah saya lunasi?” Saut mempertanyakan.
 
Langkah hukum pun akhirnya ditempuh Saut dengan melapor ke Polsek Cibinong. Namun, oleh Polsek Cibinong, diarahkan ke BPSK Bogor. “Saya menantang BPSK Bogor apakah mampu menyelesaikan kasus ini,” tegas Saut.