keterlaluan
“Ketika orang mendewakan program kandidat  melalui debat Pilkada, sesungguhnya ada satu aspek utama yang disembunyikan, yakni kepribadian kandidat. The man behind the gun“. 
 
Seputar akhir Maret 2017, di medsos beredar terkait Pilkada DKI. Secara visual, patut diduga yang menyampaikan ibu Megawati, Ketum PDI-Perjuangan. Kita mengesampingkan siapa yang menyampaikan. Pepatah: ‘Jangan lihat siapa yang bicara tetapi simak isi yang dibicarakan’. Jadi, kita menyimak isi yang disampaikan. 
 
Apa yang disampaikan bagus sebagai pencerahan. Pilkada DKI mencari Pemimpin Pemerintahan. Tetapi, Pemimpin Pemerintahan seperti apa? Artikel ini menyodorkan gambaran sosok Pemimpin Pemerintahan harapan rakyat, sebagai hasil diskusi elemen masyarakat seperti aktivis, pakar, purnawirawan TNI/Polri, mantan menteri dan anggota DPR RI serta elemen lainnya. 
 
Hasil diskusi dibawa ke Rumah Amanah Rakyat atau RAR, Jalan Cut Nyak Dien 5 Jakpus, yang dideklarasikan 24 Agustus 2016. Bahwasanya, untuk mendapatkan Pemimpin Pemerintahan yang paripurna, diperlukan langkah ‘Mencerahkan Masyarakat Memilih Pemimpin’. RAR merumuskan sosok pemimpin paripurna adalah ‘Pemimpin yang Pancasilais, Jujur, Bersih, Tegas, Cerdas dan Beradab’. 
 
Moral Pancasilais
 
Pada tataran filosofi, moral Pancasilais harus dimiliki setiap pemimpin bangsa Indonesia. Syarat dasar ini, pernah dicanangkan oleh Jenderal TNI Purn Djoko Santoso pada deklarasi ‘Gerakan Indonesia Memilih’ pada 18 Agustus 2016 di Balai Sidang JCC. 
 
Nilai-nilai setiap sila harus melekat sebagai ‘way of life’. Hubungan hirarkis piramidal antar sila harus difahami, dihayati dan dilaksanakan dalam kesehariannya. Nila-nilai agama dalam Sila ke-1 harus mendasari sila ke-2, 3, 4 dan 5. Begitu pula sila ke-2 terhadap sila-sila di bawahnya dan seterusnya harus saling terkait.
 
Sering orang sinis, seperti apa sih kriteria moral seorang Pancasilais? Sesungguhnya, mau dibuat gampang ya gampang, mau dibuat susah sebagai nilai yang mengawang bak awan dengan bahasa dewa pun bisa juga. Namun, sebagai edukasi, tidak perlu kita memakai bahasa dewa. Menggunakan bahasa rakyat dan contoh riil dalam hidup keseharian akan lebih mudah dicerna.
 
Orang yang memiliki sifat, pikiran dan tindakan dalam kesehariannya seperti taat menjalankan agamanya dan menghormati agama orang lain, pasti memiliki rasa hormat kepada siapapun dan memanusiakan orang sebagai manusia, selalu menjaga perilaku dan tutur kata yang menumbuhkan kedamaian serta rasa persatuan dan kesatuan, memperjuangkan kepentingan orang banyak dengan mengedepankan cara-cara musyawarah untuk mufakat dan selalu berpikir untuk kesejahteraan rakyat, kiranya bisa sebagai salah satu contoh untuk menggambarkan sosok Pancasilais. 
 
Sebaliknya, orang yang tidak taat bahkan menjelek-jelekkan agamanya sendiri, dan melakukan penistaan agama orang lain, tidak memanusiakan rakyatnya sebagai manusia, ucapan dan tindakannya sektarian, sering mengucapkan kata kotor dan kasar yang menimbulkan konflik, berperilaku arogan tidak mengenal kompromi atau musyawarah, jauh dari pikiran dan perbuatan untuk mesejahterakan rakyat tanpa membeda-bedakan golongan, kalau toh dia berbuat kebaikan karena ada pamrih pribadi, orang semacam ini jelas tidak pantas disebut Pancasilais.
 
Karakter dan Kapasitas
 
Gubernur yang paripurna minimal harus memiliki karakter dan kapasitas antara lain: 
 
‘Jujur’. Gubernur yang tidak pernah bohong, pegang teguh prinsip, konsisten atau tidak mencla-mencle, satunya kata dan perbuatan. Dengan kejujurannya, dia membela kebenaran dan keadilan, bekerja sesuai aturan. Berani menegor dan menghukum tanpa tebang pilih. Bertanggungjawab apa yang dilakukan dan tidak dilakukan anak buahnya. Berani mengakui salah tanpa menyalahkan orang lain.
 
‘Bersih’. Gubernur tidak melakukan dan bersih dari isu KKN. Mampu mengelola uang rakyat sesuai prosedur dan mekanisme aturan. Gubernur tidak main pat gulipat dalam menyusun RAPBD. RAPBD harus persetujuan Dewan. Gubernur tidak boleh terkooptasi oleh kekuatan luar, yang mengendalikan kebijakan pemerintah daerah. 
 
‘Tegas’. Geburnur yang tegas, bukan berarti teriak keras dan kasar. Tegas berarti patuh dan berpegang teguh  terhadap pranata hukum dan taat hukum serta aturan. Menerapkan pasal-pasal hukum secara benar, tepat dan taat azas. Menegakkan hukum  secara konsisten, tidak tebang pilih dan tanpa rekayasa, untuk menghindari ketidakadilan yang bisa menimbulkan konflik. 
 
‘Cerdas’. Gubernur yang mampu mewujudkan kondisi aman dan rasa aman serta kesejahteraan rakyat. Gubernur yang mampu merealisasi rencana pendapatan dan program pembangunan, akuntabilitas kinerjanya bagus, administrasi keuangan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dan tidak ada indikasi kerugian negara.
 
‘Beradab’. Gubernur yang memiliki perilaku dan tutur kata yang mencerminkan sosok manusia yang beradab atau berbudaya. Perilaku dan tutur kata Gubernur yang beradab sangat diperlukan dalam berkomunikasi dan  berinteraksi dengan masyarakat. Gubernur yang tidak beradab akan merusak tatanan dan keharmonisan sosial masyarakat.
 
Kepemimpinan
 
Dalam perjalanan RAR, banyak rakyat datang dan mengadu. RAR menyerap aspirasi masyarakat yang datang. Bahwasanya, rakyat yang datang di RAR, menolak Gubernur yang korup, arogan dan tukang gusur.
 
Menolak Pemimpin Korup. Kasus yang mencuat di media massa seperti taman BMW, RSSW, tanah Cengkareng dan lain-lain, walau masih status dugaan, namun rakyat sudah mendengar dan mengerti. Kasus pembelian tanah RSSW sangat nyata. Pemprov punya tanah banyak, memenuhi syarat, ada duit, tinggal membangun rumah sakit, tanpa harus membeli tanah lagi. Tetapi kenyataannya membeli tanah. Tanah yang dibeli pun alamatnya tidak sesuai dengan lokasi fisik. NJOP berbeda, lebih mahal 7 juta/m2. Prosedur pembelian patut diduga ada aturan yang diterjang. Tanah yang dibeli baru 2 tahun lagi dapat digunakan. 
 
Audit investigasi BPK menemukan kerugian negara ratusan milyar. Artinya, temuan BPK sudah final. Jika dalam kasus lain, temuan BPK dijadikan dasar penetapan tersangka korupsi, tampaknya khusus RSSW dikecualikan. Pengecualian itu sudah menjadi pengetahuan umum, dan mengundang penasaran rakyat. Rakyat membatin, kasus gamblang tetapi kok ngambang. Kasus dugaan korupsi yang terjadi, sebagai alasan rakyat menolak pemimpin korup.
 
Menolak Pemimpin Arogan. Pemimpin arogan adalah pemimpin yang sombong, angkuh karena jabatan dan kekuasaannya. Ciri yang paling menonjol, selalu merasa dirinya paling benar. Setiap ada kesalahan selalu dilemparkan kepada orang lain. Pemimpin yang tidak pernah dan sulit minta maaf.  
 
Rakyat merasa risih jika memiliki Gubernur yang perilaku dan tutur katanya di luar batas-batas norma sosial dan sopan santun. Kata-kata kotor terlontar saat wawancara. Menghardik dan mencaci rakyat yang sedang menanyakan sesuatu dan minta keadilan. Bentuk arogansi semacam itulah yang membuat rakyat menolak pemimpin yang arogan. 
 
Menolak Pemimpin Tukang Gusur. Sesungguhnya tidak ada rakyat yang tidak setuju dengan penataan kota. Suka atau tidak suka, dari penataan kota inilah muncul istilah ‘penggusuran’. Kasus Bukit Duri, Kampung Aquarium, Kalijodo, bagi rakyat yang sudah puluhan tahun di tempat itu merasakan dirinya digusur secara tidak manusiawi. Kehidupannya berantakan. Papan dan pencarian nafkahnya hilang. 
 
Rakyat tidak mampu melawan kekuasaan dan kekuatan TNI/POLRI dan Satpol PP. Andaikan, penataan atau penggusuran dilakukan seperti proyek Banjir Kanal Timur (BKT) tentu permasalahan sosial  tidak akan terjadi. Rakyat diajak bicara bukan diancam, sosialisasi, pemetaan tanah dan semua dinilai sesuai aturan. Kasus seperti inilah yang membuat rakyat menolak pemimpin yang main gusur.
 
Rekomendasi
 
Pepatah ‘the man behind the gun’ memberikan makna yang sangat penting. Sebaik-baik program, manusia atau Gubernur yang mengoperasikan sarana dan prasarana sangat menentukan keberhasilan pencapaian program. Sesungguhnya ada 2 aspek yang perlu dibandingkan antar kandidat, yaitu kepribadian dan program. 
 
Sebagai ilustrasi, konon, rencana program Pemprov DKI mendapat penghargaan Bappenas. Tetapi pelaksanaan realisasi pendapatan dan program dinilai Kemendagri di kelompok buncit. Kemenpan menilai akuntabilitas kinerjanya nomor 18. BPK memberikan status Wajar Dengan Pengecualian untuk laporan keuangannya. Inilah contoh riil, program bukanlah faktor utama.  Kepribadian milik dasar kandidat lebih utama dari pada program yang bisa dibuat tim pakar atau orang lain. 
 
Kepribadian kandidat yang dimaksud meliputi moral, karakter, kecerdasan dan kepemimpinan. Bagi kandidat, siapkanlah diri untuk memiliki syarat tersebut. Bagi rakyat, sudahkah idola saudara sesuai sosok di atas? Hati-hatilah dalam memilih, dan selamat memilih. Semoga Jakarta lebih aman dan sejahtera, maju kotanya, bahagia warganya. Insya Allah. Amin.
 
Oleh: Prijanto, Mantan Wakil Gubernur DKI 2007-2012