keterlaluan
Jakarta - Kasus KTP Elektronik (KTP el) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi bola liar. Pasalnya, dengan berbekal surat dakwaan, lembaga antirasuah tersebut memunculkan kegaduhan politik di Indonesia.
 
Pakar Hukum Pidana Yenti Garnasih pun mengkritisi kinerja jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menangani kasus tersebut. Dirinya menyoroti sejumlah orang yang menerima dana hasil korupsi yang telah mengembalikan dan oleh karenanya tidak atau belum di proses, dan bahkan tidak tercantum dalam surat dakwaan. 
 
Hal ini juga berlawanan dalam sistem penegakan hukum pidana terutama dalam dan kaitannya dengan ketentuan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 
 
"Jelas sekali dalam Pasal 4 UU 31 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan pengembalian keuangan/kerugian negara tidak menghapuskan dapat dipidananya seseorang yang terlibat korupsi," kata Yenti di Jakarta, Selasa (23/5/2017).
 
Apalagi, lanjut dia, dengan perbuatan mengembalikan kerugian negara yang disebabkannya itu merupakan pengakuan bahwa mereka terlibat korupsi dan seharusnya pada mereka sangkaan dan dakwaan korupsi lebih mudah diterapkan dan dibuktikan di Pengadilan.
 
Yenti pun menyebut penanganan korupsi ini provokatif. "Sebelum bergulir persidangan, KPK justru mengatakan perkara ini melibatkan orang-orang berpengaruh dan berimbas pada kestabilan politik," kata dia.
 
Yenti juga mengomentari gemuknya surat dakwaan yang dibuat jaksa KPK tak lazim. Ketidaklaziman yang dimaksud yakni menyebutkan nama penerima dana tetapi belum ada bukti sesuai status tersangka. Kondisi tersebut menurut Pasal 4 UU No.31 tahun 1999 tidaklah tepat.
 
"Bagaimanapun, surat dakwaan adalah akta autentik. Dimana surat tersebut berisi nama-nama yang menurut penyidik dan JPU sudah jadi tersangka," tegasnya.
 
Senada dengan Yenti, mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen menyatakan kelemahan surat dakwaan kasus KTP el adalah  tidak cermat dan kurang lengkap. "Klasifikasi perbuatan tidak jelas. Dakwaan lemah bahkan cenderung bias,”ujar Halius.
 
Ia menambahkan, sejatinya surat dakwaan harus fokus pada perbuatan terdakwa 1 dan 2, sesuai Pasal 143 KUHAP. Jika melenceng, kata Halius, kualitas JPU KPK patut dipertanyakan.
 
Sebagai mantan jaksa, Halius berharap kedepannya Presiden Joko Widodo memperhatikan kualitas jaksa di Indonesia, khususnya dalam memilih Jaksa Agung. Jaksa Agung harus lah mumpuni dibidang teknis penuntutannya. Karena Jaksa itu satu dan tak terpisahkan. Jika Jaksa Agungnya berkualitas, maka otomatis dibawahnya akan berkualitas pula.
 
"Ditengah banyaknya jaksa pintar dan berprestasi yang disingkirkan dan dihukum secara semena-mena, rasanya semakin miris jika menyadari kualitas jaksa KPK saat ini berada dibawah standar. Ini persoalan serius bagi penegakan hukum di Indonesia," cetusnya.
 
Terpisah, menurut Ketua MAHUPIKI DKI Jakarta, Jamin Ginting, pihaknya ingin memastikan proses dan prosedur hukum dalam kasus KTP-El dijalankan dengan baik dan benar.
 
Dikatakannya, MAHUPIKI dan terutama MAHUPIKI DKI Jakarta mendukung penuh KPK untuk menyelesaikan kasus KTP-El. “Sejak awal, kami mendorong dan mendukung penuh KPK untuk memproses kasus KTP-El. Kami mengharapkan kasus ini diselesaikan dengan tuntas dan yang lebih penting diselesaikan dengan profesional,” ungkap Jamin. 
 
Penyidik dan Jaksa KPK kata dia, wajib menyelesaikan kasus atas dasar KUHP, undang-undang yang berlaku, mengikuti KUHAP. Contoh profesionalisme antara lain, jika menetapkan seseorang sebagai tersangka harus cukup bukti dan tidak berdasarkan 'katanya-katanya'. "Jika tidak cukup bukti, jangan dibuat-buat atau direkayasa. Itu kami ingatkan betul!”
 
Dirinya menegaskan bahwa surat dakwaan kasus KTP el terkesan adanya tekanan politik. Ia berharap KPK jangan sampai gegabah dan menghilangkan kewibawaannya lantaran tidak cermat menyusun dakwaan.