keterlaluan

Jakarta - Pengamat hukum Fajar Trio Wijanarko, berpendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menelusuri lebih dalam keterlibatan korporasi BUMN dalam upaya rekayasa lelang pengadaan pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

"Jika KPK berkomitmen menuntaskan kasus ini, ya harus usut dugaan dugaan pemufakatan jahat dalam pertemuan waktu itu. Tentu dengan memanggil perusahaan BUMN yang tercantum dalam dakwaan," kata Fajar di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Sebelumnya, jaksa KPK menyebut ada banyak pihak yang menghadiri pertemuan sebelum pengadaan pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Pertemuan itu terjadi sekitar awal tahun 2009. Dakwaan KPK juga menyatakan bahwa selain Dudung Purwadi, mantan PT Duta Graha Indah (DGI), ada perwakilan beberapa perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi diundang Muhammad Nazaruddin.

Kehadiran mereka diminta untuk saling membantu dalam proses pelelangan, yakni apabila ada salah satu perusahaan telah diarahkan untuk menjadi pemenang lelang suatu proyek. Ada juga dugaan kesepakatan jika perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang dan demikian sebaliknya.

Untuk itu, lanjut Fajar, karena dengan melakukan pemanggilan ini maka KPK dapat menjerat pelaku lain yang turut membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dirinya pun mendesak KPK memeriksa pengurus perusahaan BUMN terkait yang diduga menyalahgunakan wewenang. "Tujuannya agar KPK bisa menentukan apakah ada tindakan pidana yang dilakukan BUMN tersebut," imbuhnya.

Pembuktian kesalahan korporasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Jika terbukti ada keterlibatan, maka KPK bisa menjerat korporasi tersebut dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 20 UU itu menjelaskan bahwa suatu tindak pidana bagi korporasi apabila dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi dengan tujuan pemenuhan kebutuhan korporasi.

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi.

Meski begitu, KPK jangan terpaku pada personal yang mewakili BUMN dalam pertemuan itu. "Korporasi dapat menjadi subjek hukum jika terbukti mengetahui, menyuruh pegawainya yang secara sadar dalam melakukan kejahatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Dudung Purwadi, mantan Direktur Utama PT DGI didakwa JPU KPK bersama-sama dengan M Nazaruddin dan Made Meregawa telah melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam rangka memenangkan PT DGI sebagai pelaksana pekerjaan.

Terdakwa dituding merugikan Negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah koma lima puluh tujuh sen).