Jakarta, HARIAN RAKYAT – Pemikiran filosofis kerap menjadi inspirasi dalam membangun sistem ekonomi dan pemerintahan yang ideal. Pemikiran Al-Farabi tentang konsep negara utama menjadi sorotan  dalam forum diskusi Gemilang Business Forum yang diselenggarakan oleh Komunitas Pemberdayaan Nusantara Gilang Gemilang (NGG) Jakarta, di Harper Hotel Jakarta,  Kamis (20/03/2025).

Coach Dr. Fahmi, yang menjadi salah satu pembicara dalam forum ini, menyinggung gagasan Al-Farabi tentang negara ideal (Al-Madinah Al-Fadhilah). Menurutnya, konsep negara yang dicetuskan oleh filsuf abad ke-10 ini masih sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Namun, ia juga menilai bahwa Indonesia masih jauh dari idealisme yang digambarkan Al-Farabi.

"Negara kita masih jauh dari konsep negara ideal menurut Al-Farabi, namun kita harus tetap bekerja keras dan berkarya menjadi solusi atas permasalahan bangsa," ujar Dr. Fahmi.

Negara Ideal Menurut Al-Farabi: Antara Teori dan Realitas

Al-Farabi menggambarkan negara ideal sebagai sebuah masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin bijaksana dengan tujuan utama kesejahteraan bersama. Dalam negara seperti ini, ekonomi, hukum, dan sosial harus berjalan selaras demi menciptakan kesejahteraan rakyat.

Namun, dalam diskusi ini, beberapa narasumber menggarisbawahi bahwa realitas di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan gagasan tersebut.

Ahmad Karim, seorang peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyoroti fakta bahwa kelas menengah Indonesia masih dalam kondisi tertekan. Padahal, dalam konsep Al-Farabi, kelas menengah yang kuat dan berdaya adalah pilar utama dalam membangun negara yang sejahtera.

"Kelas menengah di Indonesia saat ini hanya berjumlah 13%, bahkan mengalami penurunan. Sementara untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan setidaknya 85% kelas menengah yang mandiri," jelas Ahmad Karim.

Menurutnya, dalam negara ideal, kelas menengah harus memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Namun, tanpa kebijakan yang berpihak dan kepastian hukum yang jelas, kelas menengah justru semakin terhimpit.

Ketimpangan Ekonomi: Tantangan dalam Mewujudkan Negara Ideal

Dalam diskusi ini, Presiden NGG, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa komunitas harus menjadi bagian dari solusi untuk membangun sistem ekonomi yang lebih baik. Ia percaya bahwa kemandirian ekonomi merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang digambarkan dalam konsep negara utama Al-Farabi.

"Kita lebih memilih menyalakan lilin harapan dibandingkan mengutuk kegelapan malam. Kita lebih memilih berbuat dan berkontribusi dengan apa yang kita bisa untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa, dibandingkan hanya menyalahkan keadaan," ungkap Puguh.

Sementara itu, anggota DPR RI, Mardani Alisera, menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai masih belum berpihak pada kelas menengah. Menurutnya, dalam negara yang ideal, kebijakan ekonomi harus dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kelompok atas, menengah, dan bawah.

"Kehadiran Komunitas NGG bisa menjadi motor penggerak perubahan ekonomi di kelas menengah, meski di sisi lain kebijakan pemerintah kurang berpihak bagi kelas menengah di negara kita," jelas Mardani.

Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menjadi bukti bahwa sistem ekonomi yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya mengarah pada negara yang sejahtera bagi semua. Jika tidak ada langkah konkret yang diambil, maka kesenjangan ini akan semakin sulit untuk diperbaiki.

Regulasi dan Kepastian Hukum: Fondasi Negara yang Stabil

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum dan regulasi yang jelas, mustahil bagi Indonesia untuk mencapai negara ideal seperti yang digambarkan Al-Farabi. Ia menyoroti bahwa dunia usaha dan sektor ekonomi membutuhkan kepastian hukum agar bisa berkembang dan berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional.

"Salah satu yang dibutuhkan oleh dunia usaha hari ini adalah adanya kepastian hukum dan regulasi, agar bisa menjadi bagian yang turut menggerakkan kedaulatan ekonomi bangsa," tutup Feri Amsari. ***