Banten, MERDEKANEWS -- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan Pemerintah Provinsi Banten optimis dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang dihadapi saat ini.

Beberapa indikator makro Provinsi Banten terukur cukup baik sebagai buah dari kebersamaan, kolaborasi, dan sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten/Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota.

Hal itu diungkap Al Muktabar usai Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (31/10/2022).

“Jajaran Forkopimda Provinsi Banten, Bupati/Walikota dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten/Kota, kita guyub, kita kompak untuk berbagai hal yang harus dihadapi bersama,” ungkapnya.

“Oleh karenanya dalam evaluasi penanganan inflasi dan berbagai hal, Alhamdulillah beberapa indikator makro Provinsi Banten terukur cukup baik,” tambahnya.

Dikatakan, inflasi cukup terkendali di bawah Nasional, pertumbuhan ekonomi di atas Nasional, hal-hal lain-lain terkait situasi umum cukup baik, serta stabilitas terjaga dengan baik.

“Terima kasih untuk bersama saya dalam melaksanakan mandatory sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Banten. Kita akan terus melaksanakan langkah-langkah itu,” tegas Al Muktabar.

Dalam rapat lanjutan, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah M Tranggono kembali mempertegas arahan Mendagri M Tito Karnavian terkait pembaruan data mingguan, pemantauan harga, dan persediaan kebutuhan pangan. Mewaspadai pasokan bahan pokok, pergerakan harga, hingga pencanangan gerakan menanam baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, koordinasi dengan BUMD terkait persediaan bahan pangan agar tidak langka,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, beberapa hal yang menopang ketahanan pangan Indonesia adalah sumber daya alam yang berlimpah, pembangunan yang merata melalui dana desa, serta Indonesia sebagai negara yang subur.

Mendagri juga menekankan para Kepala Daerah untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian dan penanganan inflasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat, maupun untuk penanganan dan pengendalian inflasi, Mendagri Tito juga mendorong para Kepala Daerah untuk memanfaatkan Belanja Tidak Terduga. Untuk membantu daya masyarakat maupun untuk bantuan distribusi barang ketika terjadi kelangkaan  barang.

Rapat juga membahas situasi pergerakan harga, pasokan barang, hingga produksi barang, penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Nasional untuk pengendalian dan penanganan inflasi, hingga situasi dan kondisi global yang kemungkinan bakal berdampak terhadap perekonomian Indonesia.