Naskah Perjanjian tentang Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional (red: Perjanjian BBNJ) secara resmi telah diadopsi secara konsensus [atau: melalui pemungutan suara] oleh 193 negara anggota PBB pada Senin, 19-6-2023 di Markas Besar PPB, New York.

Indonesia mendukung penuh adopsi perjanjian BBNJ yang akan mendorong percepatan konservasi lingkungan laut dan pemulihan laut untuk masa depan umat manusia. Perjanjian BBNJ merupakan perjanjian baru di bawah UNCLOS untuk mengatur perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik di laut internasional.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan selaku pengarah delegasi Indonesia dalam negosiasi perjanjian BBNJ, melalui pernyataan tertulis, menyambut baik diadopsinya naskah perjanjian BBNJ sebagai instrumen hukum internasional. 

Menko Luhut juga menyampaikan apresiasi atas kegigihan Tim Nasional Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan menyampaikan amanat terkait pentingnya ilmuwan dan sektor usaha Indonesia mengembangkan riset pemanfaatan keanekaragaman sumber daya genetik di laut Indonesia dan di laut bebas demi kesejahteraan Indonesia dan kemaslahatan umat manusia.

“(Tim Nasional) Indonesia sudah berperan aktif dan strategis dalam negosiasi, namun lebih penting lagi menggunakan instrumen ini (red: perjanjian BBNJ) untuk kepentingan Indonesia. Bioteknologi akan menjadi penggerak industri medis dan teknologi strategis di masa depan. Indonesia jangan sampai ketinggalan, kita harus ‘take action’ sekarang,” tutur Menko Luhut pada Selasa (20/6/2023).

Di samping itu, Duta Besar Arrmanatha C. Nasir, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, juga menekankan strategisnya peran Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam implementasi isi perjanjian BBNJ. Dalam pernyataan nasional yang disampaikan pada sesi adopsi perjanjian BBNJ, Duta Besar Arrmanatha menekankan agar perjanjian BBNJ meningkatkan peran strategis negara berkembang.

”Peningkatan kapasitas sebagai salah satu elemen penting dalam implementasi perjanjian BBNJ harus dapat mendorong negara berkembang terlibat lebih aktif dalam konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik di laut khususnya di luar yurisdiksi nasional. Indonesia, berkomitmen untuk turut berkolaborasi meningkatkan pemahaman kita terkait sumber daya hayati di laut bebas dan siap berkolaborasi melakukan peningkatan kapasitas demi kemaslahatan bersama,” kata Dubes Arrmanatha saat mewakili Indonesia pada IGC-BBNJ, Senin (19-6-2023).
 
Peran Tim Nasional Indonesia Memperjuangkan Kepentingan Indonesia dan Negara Berkembang

Komitmen Indonesia dalam peningkatan keterlibatan negara berkembang dalam pemanfaatan lestari sumber daya genetik di laut internasional itu terdokumentasi dengan jelas dalam berbagai sesi negosiasi perjanjian BBNJ. 

Tim Nasional Indonesia yang melakukan negosiasi perjanjian BBNJ merupakan negosiator dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York dan sejumlah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Pusat hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, berperan aktif dalam perundingan guna memastikan agar posisi Indonesia terakomodir dalam perjanjian BBNJ. 

Tim Nasional Indonesia juga mendorong secara aktif agar bioteknologi menjadi aspek tak terpisahkan dari alih teknologi kepada negara berkembang. Usulan yang awalnya mendapat tantangan negara maju ini akhirnya diterima sidang menyusul intervensi dari delegasi Indonesia. Dalam mempersiapkan posisi Pemri, Tim Nasional juga mengikutsertakan akademisi dari Universitas Padjajaran, Universitas Parahyangan dan Universitas Indonesia.

Selain memperjuangkan kesetaraan kesempatan bagi negara berkembang, Indonesia juga berhasil memastikan agar sumber daya genetik terbesar yang ada di laut, yakni ikan yang dimanfaatkan dalam aktivitas bioteknologi, tidak dikecualikan dari rezim pembagian keuntungan/manfaat bagi semua negara, terutama negara berkembang.
 
Indonesia juga secara gigih memastikan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut bebas tidak dikecualikan dari proses konsultasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas. Indonesia menentang keras pelaksanaan aktivitas di laut bebas yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsultatif dengan negara di sekitar lokasi pelaksanaan aktivitas di laut bebas. 

Kepemimpinan Indonesia dalam konteks peran negara pulau dan kepulauan juga dilakukan dengan memastikan kebijakan afirmasi bagi keterwakilan pakar negara pulau dan kepulauan dalam skema institusional dan pengembangan kapasitas perjanjian BBNJ termasuk scientific and technical body (STB). Pemerintah Indonesia akan terus mendorong agar wakil dari Indonesia dapat menduduki berbagai posisi penting tersebut.

Secara strategis, diplomasi Indonesia yang bebas dan aktif juga memungkinkan negosiator Indonesia memainkan peran sentral namun tetap netral dan fasilitatif pada perundingan perjanjian BBNJ. Dalam pembahasan pasal terkait pengecualian disputed area dalam pembentukan area konservasi di laut bebas yang berjalan alot, posisi Indonesia yang netral memungkinkan terlaksananya dialog yang substantif dan konklusif antara pihak-pihak terkait khususnya RRT, Viet Nam, Filipina, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Soliditas Tim nasional Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional didukung dengan terlaksananya diskusi secara marathon selama 5 tahun terakhir antar Kementerian/Lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko Marves. 

Selain itu, kepercayaan yang diberikan oleh para pimpinan Kementerian/Lembaga kepada para negosiator-negosiator dan ilmuwan yang tergabung dalam Tim Nasional BBNJ juga memungkinkan Indonesia untuk mempersiapkan negosiator yang ulet dan kukuh dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan kemaslahatan umat manusia di masa yang akan datang.

Selanjutnya, Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi, selaku pimpinan delegasi Indonesia pada 5th Resumed Session IGC-BBNJ berharap momentum adopsi perjanjian BBNJ ini menjadi stepping stone penguatan diplomasi maritim Indonesia dan mempercepat pengembangan Industri Bioteknologi di Indonesia. 

Senada dengan amanat Menko Marves, Deputi Mahardi berpesan agar soliditas dan kegigihan timnas Indonesia dalam negosiasi terus dilanjutkan melalui rencana aksi yang terukur untuk implementasi.

“Pekerjaan rumah kita (semakin) bertambah. Saya harap soliditas (red: tim nasional BBNJ) ini dipertahankan. Dalam tiga bulan kita harus bisa susun implementasi regulasi, riset, keterlibatan sektor bisnis, dan diplomasi, yang terukur”, kata Deputi Jodi.

Momentum pengadopsian perjanjian BBNJ ini juga merupakan bukti nyata sebuah langkah strategis Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya sebagai representatif negara pulau dan kepulauan kepada negara-negara lain. Sebuah rekam jejak yang membuktikan bahwa kepemimpinan Indonesia tidak hanya berakhir dalam sebuah ide namun dilakukan secara nyata oleh Indonesia melalui sinergi kolaborasi upaya melindungi hak dan bagian negara-negara pulau dan kepulauan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di perairan di luar yurisdiksi negara.

Indonesia akan terus memainkan peran krusial dalam berbagai diskusi multilateral di forum lain dan mempersiapkan diri untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari disepakatinya perjanjian BBNJ. Kemenko Marves juga akan kembali mengoordinasikan Tim Nasional Indonesia BBNJ dalam menyusun langkah-langkah strategis implementasi ketentuan perjanjian BBNJ.

Tim Nasional Indonesia untuk perundingan BBNJ dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2018 yang terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Pusat hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut. Sesuai mandat, Kemenko Marves mengoordinasikan negosiator dan pakar dari berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk berkontribusi secara aktif sejak sesi persiapan (preparatory committee), sesi pelaksanaan Intergovernmental Conference (IGC) BBNJ pertama di tahun 2017, hingga pelaksanaan further resumed session IGC ke-5 yang baru selesai pada 19 Juni 2023.