Jakarta, HARIANRAKYAT -- PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan mulai mengerjakan proyek Jasa Rancang Bangun Penyediaan Barang Pengganti Milik Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK). Pengerjaan itu ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang diadakan di Kantor Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) KLHK di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kegiatan groundbreaking tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq didampingi Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko. Hadir pula Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud, Vice President Asset Infrastructure PT Pertamina (Persero) Natalia, serta Direktur Utama PT Patra Jasa Ray S.M. Daulay.

Dalam proyek itu, Waskita akan merenovasi sekaligus membangun 14 bangunan KLHK yang tersebar di sembilan lokasi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Perseroan rencananya mengerjakan tiga proyek, pertama pembangunan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) di Maros, kedua Gedung Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) juga, serta ketiga Mess BPPHLHK di Makassar.

Kemudian di Kalimantan Timur, Waskita akan membangun dua gedung, yaitu Pusat Keanekaragaman Hayati dan Plasma Nutfah Nusantara (PHKPNN) di Mentawir juga Kantor P3E di Balikpapan. Berikutnya, Perseroan siap mengerjakan proyek Gedung Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah V Palembang di Sumatera Selatan serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di Bangka Belitung.

Ada pula empat proyek KLHK di Bali yang akan direnovasi Perseroan, mencakup Kantor Dinas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gianyar, Rumah Dinas Tukad Batanghari, Rumah Dinas Tukad Balian, dan Rumah Dinas D'Gedong Residence. Sedangkan tiga proyek renovasi lainnya berada di Jakarta, yaitu Rumah Serbaguna Patra Kuningan di Jalan Dukuh Patra, Rumah Serbaguna Patra Kuningan di Jaya Mandala, serta Rumah Negara di Cibubur.

Ari mengatakan, seluruh proyek tersebut akan diselesaikan dalam waktu sekitar lima sampai enam bulan. Sementara total nilai kontraknya sebesar Rp100,35 miliar.

"Waskita Karya merasa bangga karena dapat kembali mengerjakan proyek kantor kementerian Pembangunan ini menjadi salah satu wujud kontribusi Perseroan dalam mendukung kinerja pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (5/7/2025).

Ari menegaskan, Perseroan berkomitmen menyelesaikan seluruh pembangunan dan renovasi tersebut secara tepat waktu dan mutu. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selama proses pengerjaan pun menjadi perhatian utama.

"Maka demi membantu manajemen proyek konstruksi dan tahap desain hingga pembangunan, Waskita mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM). Salah satu fungsinya yaitu memberikan estimasi biaya yang akurat, sehingga membuat pekerjaan proyek lebih efisien," jelas dia.

Dirinya melanjutkan, lingkup pekerjaan Waskita pada proyek ini meliputi persiapan, pendahuluan, dan pembongkaran. Lalu melakukan pekerjaan struktur, arsitektur, Mechanical Electrical Plumbing (MEP), infrastruktur, halaman, landscaping, termasuk bangunan minor.

"Sebagai BUMN Konstruksi yang memiliki pengalaman lebih dari 64 tahun, ini bukan pertama kalinya kami mengerjakan proyek kantor pemerintah. Sebelumnya, Waskita sudah merampungkan banyak pembangunan gedung pemerintah, seperti Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Maluku, juga Kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Mataram.

Pada akhir 2024, Waskita pun terpilih menjadi kontraktor pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan Kawasan Pusat Pemerintahan Otonomi Baru Papua Selatan di Kabupaten Merauke. Bahkan pada April lalu, Perseroan telah melakukan groundbreaking proyek Konstruksi Bangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY).