Presiden Joko Widodo mengklaim indeks kepercayaan pemerintah meningkat hingga 115,6. Presiden ke-7 RI ini juga mengungkap, data yang dipakai pemerintah yakni indeks perbaikan ekonomi meningkat dari 108,7 menjadi 118,6. Lalu disusul kestabilan harga dari 97,6 meningkat 113,4.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meragukan data survei yang dibeberkan Jokowi. Dia pun merujuk hasil survei Fixpoll dimana pemerintah mengalami defisit kepercayaan publik.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi pada pertemuan Ketua-ketua Umum Partai Politik koalisi pemerintah berbeda dengan fakta-fakta yang terpotret pada hasil survei. Terbaru hasil survei Fixpoll menyajikan fakta bahwa kepercayaan terhadap pemerintah mengalami defisit dimana tingkat ketidakpuasan lebih tinggi dibanding tingkat kepuasan," katanya, Senin (30/8).

Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari hasil survei tentang penanganan Covid-19 sebanyak 37,7 persen menganggap buruk dan hanya 35,1 persen yang menganggap baik. 

Sementara, untuk kinerja pemerintah, khususnya kinerja Presiden Joko Widodo sebanyak 37 persen yang tidak puas dan hanya 32,7 persen yang puas.

"Dari fakta-fakta di atas sangat berdasar dan beralasan jika kita mempertanyakan argumentasi bahwa kepuasan terhadap pemerintah meningkat," ucapnya.

Malah, kata Kamhar, ada kecurigaan bahwa argumentasi ini sekadar untuk memuluskan dan memberi legitimasi agenda Pemindahan Ibu Kota Negara yang baru dan agenda Amandemen UUD ‘45.

"Keduanya bukan agenda yang urgent di tengah situasi bangsa yang belum keluar dari belenggu krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Jokowi mengklaim indeks kepercayaan pemerintah meningkat hingga 115,6. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan pertemuan bersama pimpinan partai koalisi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8).

"Kalau kita lihat terakhir, kemarin baru melihat minggu terakhir indeks kepercayaan pemerintah itu juga naik. Dari 97,6, kemudian 115,6," kata Jokowi dalam saluran Youtube Sekretariat Presiden yang baru diunggah Sabtu (28/8).

Tidak hanya itu dia juga mengklaim tingkat kepercayaan konsumen pun meningkat. Kemudian terlihat juga dalam paparan Jokowi, indeks perbaikan ekonomi meningkat dari 108,7 menjadi 118,6. Lalu disusul kestabilan harga dari 97,6 meningkat 113,4.

"Ini juga kepercayaan konsumen, kepercayaan publik, masyarakat keliatan dari indeks-indeks seperti ini angkanya kita peroleh apabila surveinya selesai," tambahnya.

Dia menilai dengan adanya hasil tersebut akan muncul optimisme sehingga mengarah pada posisi positif.

"Arahnya positif tetapi juga kita berada posisi kehati-hatian kewaspadaan karena sekali lagi sulit dihitung dan sulit dikalkulasi," bebernya. 

Klaim Jokowi ini menjadi polemik. Sebab, angka indeks kepercayaan masyarakat yang disampaikan Jokowi menggunakan pendekatan ekonomi. Berbeda dengan temuan sejumlah lembaga survei yang memotret kepercayaan publik dari sisi sosial.

Versi LSI

Juli 2021, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru yang menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 menurun. Ada 1.200 responden yang berhasil diwawancara melalui telepon. Margin of error survei ini sekitar kurang lebih 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, tren penurunan kepercayaan publik terhadap Jokowi terlacak selama empat bulan terakhir. Terhitung Februari hingga Juni 2021.

"Ada tren penurunan selama enam bulan terakhir menjelang diberlakukannya PPKM Darurat, ada penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dalam penanganan wabah," kata Djayadi Hanan dalam rilis survei LSI secara daring, Minggu (18/7).

Tren penurunan kepercayaan ini, menurut Djayadi tersebar merata di banyak daerah. Di daerah yang menerapkan PPKM Darurat seperti DKI Jakarta, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah berimbang, yakini berkisar 50 banding 50 persen. Di Jawa Barat ada 44 persen yang tidak puas dengan kinerja presiden. Demikian juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, angkanya 38 persen.

Namun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dalam menanggulangi wabah masih cukup tinggi. Hanya saja angkanya kian hari semakin menyusut.

Menurut Djayadi baru kali pertama terjadi sejak pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap upaya presiden dan jajarannya menekan wabah berada di bawah 50 persen. Padahal kepercayaan terhadap kerja presiden begitu berperan guna memastikan kelancaran program-program pemerintah dalam menghentikan pandemi Covid-19.

Versi Indikator Politik Indonesia

Lembaga Indikator Politik Indonesia juga belum lama ini merilis hasil survei terbaru. Hasil survei Indikator, mulai 30 Juli hingga 4 Agustus 2021 mencatat, hanya 54,3 persen masyarakat percaya pada kemampuan Kepala Negara dalam mengatasi pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan, terjadi penurunan sebanyak 2,2 persen dari April lalu yang masih mencatat sebesar 56,5 persen.

"Kepercayaan pada Presiden dalam mengatasi pandemi itu cukup percaya dan sangat percaya 54,3 persen. Lagi-lagi trennya turun kalau kita lihat," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8).

Surveinya memperlihatkan, 20,4 persen masyarakat merasa biasa saja melihat kemampuan Presiden Jokowi mengatasi pandemi Covid-19. Sementara itu, 16,7 persen tidak percaya pada kemampuan mantan Wali Kota Solo itu, 1,4 persen sangat tidak percaya dan 3,6 persen tidak tahu.

"Ini jadi masukan untuk Presiden untuk mengembalikan kemampuan atasi pandemi," ujarnya.

Tren kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran Covid-19 juga menurun. Temuan survei pada April lalu, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran Covid-19 sebesar 65,7 persen. Sementara hasil survei pada Agustus kali ini merosot ke angka 56,2 persen.

Survei ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.220 responden. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Versi Voxpopuli Research Center

Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 10-20 Agustus 2021, melalui telepon kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, kepuasan publik terhadap Jokowi merosot di bawah 60 persen. Saat ini tingkat kepuasan terhadap Jokowi hanya mencapai 59,2 persen. Ketidakpuasan publik mencapai 33,3 persen.

Pemerintah harus mengupayakan keseimbangan antara penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi," ucap Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/8).

Versi Charta Politika

Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami peningkatan. Tren itu terlihat dari hasil survei Charta Politika yang digelar Juli 2021. Dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden. Dengan Margin of error kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Charta merilis bahwa responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen. Angka 34,1 persen itu naik sekitar 12,9 persen dari survei Maret 2021.

"Meskipun masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya ketika rilis survei secara daring, Kamis (12/8).

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, NTB & NTT. Sementara tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Maluku & Papua, Kalimantan, dan Sumatera.