Iwan P

Jakarta, HARIANRAKYAT -- Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Aryadi mendukung kunjungan kerja Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ke ke Brunei Darussalam.

Menurut Slamet, kunker Jenderal Dudung tersebut sangat strategis untuk memperkuat Ketahanan ASEAN.

“DPR menyambut baik kegiatan KASAd di Brunei, itu sangat positif dan bernilai strategis untuk Indonesia,” ujar Slamet saat dihubungi, Rabu (15/3/2023).

Apalagi, Kunjungan Jenderal Dudung tersebut dalam rangka latihan bersama tentang Penanggulangan Bencana (Latma Petir Satria) antara TNI AD dan Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB).

“Kita sangat mendukung Konsep Diplomasi Jemderal Dudung, karena itu positif untuk pertahanan Indonesia. Kita akan Selalu mensupport itu, “ katanya.

Menurut Slamet, latihan bersama TNI AD dan Tentara Angkatan Darat Brunei Darussalam tidak perlu meminta persetujuan Komisi I DPR. Sebab, hal itu merupakan kewewenangan masing-masing pimpinan kesatuan, termasuk TNI AD.

“Tidak harus meminta persetujuan kita,” katanya.

Slamet menyampaikan rakyat akan menyaksikan kelihaian masing-masing tentara kedua negara ketika latihan bersama itu berlangsung. Karenanya, kata dia, semua pihak harus mendukung latihan bersama dalam bidang penanggulangan bencana kedua negara ini.

“Karena itu baik untuk Indonesia dan ASEAN. Itu meningkatkan sinergisitas, meningkatkan mitra, meningkatkan komunikasi yang baik. Bahwa Indonesia menjadi leading sektor di ASEAN,” papar Slamet yang juga politisi dari Fraksi PAN ini.

Diberitakan sebelumnya, Dudung melakukan kunjungan kerja ke ke Brunei Darussalam. Dalam kunjungan itu, Dudung disambut oleh Panglima Tentera Darat Diraja Brunei (TDDB), Brigadier General Dato Seri Pahlawan Saifulrizal bin Abdul Latif di Markas TDDB Berakas Garison.

Sejumlah hal dibahas oleh Dudung dan Saifulrizal bin Abdul Latif. Salah satunya soal rencana Latma Petir Satria. Latma Petir Satria ini rencananya akan dilangsungkan di wilayah Kodam VI/Mulawarman, pada Agustus 2023 mendatang.



www.harianrakyat.com
Redaksi | Disclaimer | Dewan Pers