Jakarta, HARIANRAKYAT -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/05).

Dalam kesempatan tersebut, Tito menekankan agar Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023, tidak hanya sekedar seremonial. Menurut Tito, harus ada persepsi yang sama dalam menangani perbatasan.

"Mengelola perbatasan tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga, ini kerjaan lintas lembaga, mulai dari pusat hingga daerah. Koordinasi menjadi kata kunci," kata Tito.

Ia mengatakan, ada dua dimensi dalam pengelolaan perbatasan. Pertama dimensi keamanan. Perbatasan adalah kedaulatan negara, dan semua negara pasti perduli pada persoalan perbatasan.

"Hal itu karena menyangkut masalah simbol kedaulatan negara. Satu jengkal ada negara asing yang masuk perbatasan, berarti adalah ancaman atau tantangan kepada kedaulatan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu menjaga perbatasan menjadi sangat penting," ucap mantan Kapolri ini.

"Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, negara dengan kepulauan terbesar dengan garis pantai nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Mengelola perbatasan betul-betul tidak gampang, butuh kerja sama antara lembaga dan kementerian," katanya.

Adapun dimensi kedua adalah terkait  prosperity atau kesejahteraan. Dikatakannya, kesejahteraan di wilayah perbatasan jadi prioritas dan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden ingin kesejahteraan di wilayah perbatasan. Jangan pembangunan hanya terpusat di wilayah tertentu, di Pulau Jawa misalnya. Pembangunan harus menyentuh daerah-daerah lain, terutama kawasan perbatasan. Supaya ada keadilan," kata Tito.

Dikatakannya, jika kawasan perbatasan sejahtera atau dalam artian lebih baik. Tito yakin hal itu akan menimbulkan rasa nasionalisme di masyarakat perbatasan.

"Karena di perbatasan ini masyarakat kita ini selalu membandingkan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Kalau perbatasan kita lebih baik dalam hal kesejahteraan, masyarakat akan bangga. Bakal timbul rasa nasionalisme timbul. Itu yang sangat dikehendaki bapak Presiden. Kawasan perbatasan dikembangkan dan dibangun kesejahteraan merata," pungkasnya.