Jakarta, HARIANRAKYAT --   Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya melakukan audiensi dengan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN). Hal ini Ia lakukan untuk mendengarkan keluhan dan tuntutan dari pengunjuk rasa terkait pelaksanaan Program MBG. Diskusi dilakukan di Kantor Badan Gizi Nasional pada Kamis, (16/10).

Perwakilan aliansi, Muhammad Yazdi menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme rollback dan verifikasi pendaftaran SPPG.

Dalam keterangannya, Sony menjelaskan bahwa rollback adalah mekanisme untuk menurunkan status atau mereset tahapan. Rollback dilakukan agar dapat menyaring dan memisahkan antara calon mitra yang memang benar dan serius membangun SPPG dengan oknum yang hanya mendaftar namun tidak melakukan pembangunan SPPG. Hal tersebut bila dibiarkan akan menghambat calon-calon mitra yg serius mendukung program MBG.

Ia juga menghimbau agar calon mitra mencermati keterangan pada dashboard pendaftaran.

“Mitra ketika baru verifikasi pengajuan, mitra dilarang melakukan proses pembangunan ataupun persiapan dapur sebelum pengajuan titik lokasi disetujui oleh verifikator dari Badan Gizi Nasional. Artinya sebelum diverifikasi, jangan dulu membangun,” jelas Sony.

Sony juga menekankan bahwa mitra baru dipersilahkan membangun ketika sudah memasuki proses persiapan atau tahap kedua.

“Di dalam proses persiapan atau tahap kedua, mitra sudah boleh melakukan pembangunan atau renovasi bangunan. Di bulan Agustus, yang memasuki tahap ini sudah mencapai 13 ribu, namun setelah dilakukan monitoring, tidak ada pergerakan. Di dalam tahap persiapan banyak sekali mitra yang tidak berprogress, padahal kita memberi jangka waktu 45 hari. Hal ini menyebabkan mitra lain tidak dapat mendaftar karena kuota penuh,” katanya.

“Maka kemudian kita rollback yang tidak berprogress,” imbuhnya.

Pada proses rollback SPPG, terdapat kemungkinan calon mitra tidak mengisi progress pembangunan SPPG pada portal. Indikasi lain yang mengakibatkan progress 0% adalah calon mitra melakukan pendaftaran namun tidak melakukan pembangunan SPPG, yang kemudian banyak disebut titik fiktif namun disalahartikan sebagai SPPG fiktif.

Setiap tahapan proses persiapan yang dilakukan, mitra harus melampirkan video bukti persiapan mulai dari melengkapi peralatan hingga menyediakan relawan SPPG. Keseluruhan proses tersebut memiliki nilai prosentase yang diakumulasikan. Jika sudah mencapai 100%, pendaftaran SPPG dapat melangkah tahapan selanjutnya yaitu berupa survey lapangan dan verifikasi BA penentuan kelayakan.

Dalam diskusi tersebut, pihak aliansi juga melaporkan bahwa terdapat oknum yang melakukan pungutan liar kepada calon mitra yang melakukan pendaftaran SPPG. Sementara itu, Sony meghimbau jika pihak aliansi dan calon mitra lainnya menemukan kasus serupa, hal tersebut dapat dilaporkan dengan rinci dan jelas mengenai latar belakang pihak-pihak yang melakukan pungutan. BGN akan menelusuri laporan yang masuk dan jika terbukti terdapat praktik pungutan liar, maka BGN meminta agar para korban juga melaporkan kepada aparat penegak hukum disertai bukti dan saksi.

"Kalau ada pungutan dalam pendaftaran calon mitra, maka para korban bisa melakukan pelaporan kepada BGN dan kepada aparat penegak hukum beserta bukti dan saksi. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan," pungkas Sony.