Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak masyarakat Kota Lhokseumawe menyukseskan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Drajat Wisnu Setyawan yang hadir membacakan sambutan Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar pada kegiatan Asistensi Kelembagaan Demokrasi di Daerah.

“Kami mengingatkan agar Bapak/Ibu semua ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan beramai-ramai mengajak seluruh keluarga, tetangga dan orang-orang terdekat menuju ke TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024,” katanya di Gedung Multi Arun Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Jumat (16/6/2023).

Dia menjelaskan, demokratisasi Indonesia telah mencatat sejarah yang panjang. Kebangkitan demokrasi Indonesia dimulai pada tahun 1998, yang diikuti dengan penyelenggaraan pemilu secara langsung pada tahun 2004 hingga pemilu 2024 nanti untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif.

"Pemilu tahun 2024 sudah di depan mata, yang mana saat ini kita semua sudah memasuki tahapan pencalonan legislatif dan penyusunan daftar pemilih, demokrasi Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam pesta demokrasi tersebut diharapkan masyarakat dapat memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden sesuai dengan pilihan masing-masing tanpa intimidasi dan paksaan dari pihak lain. 

“Ketika seluruh elemen masyarakat bergotong royong, berkontribusi bersama sesuai dengan perannya masing-masing, akan membawa kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Ketika masyarakat aktif dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, tambahnya, maka akan mendongkrak nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di daerah masing-masing, terutama di Kota Lhokseumawe. Dia menjelaskan, metode perhitungan IDI terbaru tidak hanya diukur dari dimensi politik saja, namun juga menggunakan dimensi sosial dan ekonomi yang merupakan dimensi utama kedaulatan rakyat. 

“Untuk mempertahankan dan meningkatkan skor secara nasional kemudian menjadi penting bagi seluruh daerah provinsi dalam mengawal setiap indikator pengukuran IDI termasuk indikator sosial dan ekonomi,” tandasnya.