Jakarta, HarianRakyat - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi koordinator penanganan Corona. Mendapat tugas ini, Luhut langsung memimpin rapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Penunjukan Luhut ini mendapat sorotan dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Mardani mengatakan Luhut cukup dipandang keren oleh Jokowi.
"Pak Luhut ini keren di mata Pak Jokowi. Wajar nyebar itulah 4 L (Luhut Lagi-Luhut Lagi)," kata Mardani, kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Sayangnya, menurut Mardani, tidak ada hasil yang memuaskan. Dia menyebut angka positivity rate saat ini masih tinggi. Mardani lantas menyinggung di mana sentuhan magic Luhut.

"Tapi, fakta positivity rate kita tinggi adalah kenyataan. Data bahwa ekonomi kita masih belum normal ada datanya di BPS. Bahkan antrean panjang di banyak RS kita dapat terlihat dalam foto-foto yang tersebar. Jadi di mana sentuhan magic Pak Luhut?," ujarnya.

Mardani menyebut dirinya tidak yakin dengan Luhut yang melakukan pendekatan dari hilir. Menurutnya, penanganan dilakukan dari tingkat RT RW.

"Tidak yakin bahkan khawatir dari awal pendekatannya ke hilir. Mestinya dari hulu. Penguatan wewenang dan anggaran di tingkat RT dan RW," ujarnya dikutip detik.com.

Sebelumnya, Luhut telah memimpin rapat PPKM darurat kemarin secara virtual. Dalam rapat itu hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kadarmanta Baskara Aji, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pembajun Setianingastutie, Kepala Pelaksana BPBD Biwara Yuswantana, serta Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Perekonomian Trisaktiyana.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan bahwa Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.

"Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi," ujarnya.

Sektor esensial akan tetap beroperasi dengan durasi yang lebih singkat. Warga diminta tidak panik akan rencana penerapan PPKM Darurat tersebut.

Luhut sebelumnya pernah dipercaya Jokowi memegang komando penanganan Corona pada September tahun lalu. Pada pertengahan September tahun lalu, Luhut memegang komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan, dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo untuk berfokus menangani Corona di 8 provinsi.

"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020) silam.

Dalam dua minggu Luhut diminta menangani delapan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua. Jokowi ketika itu menginginkan penanganan Corona di Tanah Air didasarkan pada strategi berbasis lokal.

Telat Tarik Rem Darurat

PP Muhammadiyah mendukung rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Muhammadiyah juga menyoroti kabar Presiden Jokowi menunjuk Luhut B Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali.

"Muhammadiyah setuju dengan diberlakukannya PPKM Mikro Darurat selama tiga minggu. Walaupun sebenarnya pemberlakuan PPKM Darurat itu sudah sangat terlambat," ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Rabu (30/6/2021).

Menurut dia, PPKM Mikro darurat itu seharusnya sudah mulai dilaksanakan dua minggu sebelumnya atau pertengahan Juni 2021, sebelum terjadi ledakan kasus Covid-19 belakangan ini. 

"Pemerintah tidak boleh ragu-ragu dan setengah hati melaksanakan PPKM," ucapnya dikutip Sindonews.com.

Dia menilai, yang sekarang seringkali terjadi adalah pemerintah tidak konsisten. 

"Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tidak terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Demikian halnya dengan kinerja antarkementerian," katanya.

Dia pun menanggapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali itu. 

"Penunjukan Pak Luhut menunjukkan bagaimana koordinasi itu tidak berjalan. Mestinya penunjukan koordinator itu bersifat fungsional yaitu Menko PMK," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar pelaksanaan efektif dan berjalan baik, sebaiknya pemerintah tidak bekerja sendiri. "Perlu melibatkan masyarakat, ormas keagamaan, perusahaan, dan pihak terkait lainnya," pungkasnya.