Jakarta, HARIAN RAKYAT - Ketua Umum Gakeslab Indonesia, RD Kartono Dwidjosejo, menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam membangun dan memperkuat industri alat kesehatan (alkes) nasional. Hal tersebut disampaikan saat Musyawarah Provinsi (Musprov) IX Gakeslab Indonesia Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Luwansa, Jakarta, Rabu (05/11/25).

Menurut Kartono, kemajuan industri alat kesehatan sangat bergantung pada keseriusan dan kebijakan strategis pemerintah.

“Kami para pengusaha tentu mengikuti aturan pemerintah. Namun, agar industri ini bisa maju dan mandiri, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam memberikan arah dan dukungan,” kata Kartono.

Kartono juga menyoroti pentingnya keberlanjutan operasional pabrik alat kesehatan di dalam negeri.

“Kami berharap pabrik-pabrik yang sudah berdiri dan mengeluarkan investasi besar tidak berhenti beroperasi atau bahkan tutup. Harus ada kesinambungan,” katanya.

Lebih lanjut, Kartono meminta agar pemerintah memberikan roadmap dan kebijakan yang jelas mengenai produksi alat kesehatan di dalam negeri.

“Apa yang sudah bisa diproduksi di Indonesia, sebaiknya diberi ruang. Walaupun harga produk lokal mungkin sedikit lebih tinggi karena bahan baku masih impor, namun itu langkah penting menuju kemandirian industri,” tegasnya.

Dengan dukungan regulasi yang tepat, ia optimistis industri alat kesehatan nasional dapat tumbuh berkelanjutan dan berkontribusi besar terhadap kemandirian sektor kesehatan Indonesia.

Ketua Umum Gakeslab juga mengatakan Industri Alat Kesehatan 2 tahun belakangan ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat khususnya Pembelanjaan Alat Kesehatan dari Pemerintah.

"Gakeslab Indonesia telah melakukan survey singkat beberapa waktu lalu kepada perusahaan anggota. Banyak Anggota yang mengalami penurunan nilai penjualan Produk Dalam Negeri >25% karena adanya efisiensi anggaran Pemerintah Pusat serta Transfer Anggaran ke Daerah." ungkap Kartono 

"Terdapat Penurunan Utilisasi Kapasitas Produksi yang diakibatkan sepi nya order dari Pemerintah dibandingkan tahuntahun sebelumnya. Melalui survey tersebut juga didapatkan informasi beberapa Perusahaan anggota telah memangkas jumlah tenaga kerjanya sebesar +/- 10-20% untuk efisiensi operasional Perusahaan dan bahkan ada beberapa yang terancam kolaps di berbagai daerah,"  tambah Rd Kartono Dwidjosewojo.

Lebih Lanjut, RD Kartono mengingatkan bahwa Tantangan Industri Alat Kesehatan saat  ini bertambah berat dengan adanya kebijakan pengadaan pemerintah yang tersentralisasi di pusat melalui Pengadaan Konsolidasi dan Program Pengadaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri, hal ini membuat prinsip kesetaraan berusaha khususnya untuk Perusahaan Penyedia Alat Kesehatan di daerah-daerah menjadi sangat sulit keberlangsungannya. 

"Hal ini menjadi semakin berat dengan adanya hasil survey singkat kami kepada anggota yang mendapati terdapat 165 transaksi pengadaan Alat Kesehatan yang dibeli oleh pemerintah dengan total nominal sebesar Rp. 78M, baik RSUD maupun Dinas Kesehatan yang belum mendapat pembayaran. Adapun lamanya tunggakan sangat bervariasi mulai dari 6 bulan s/d 4 tahun," terang Rd Kartono. 

"Dari data yang kami dapat tunggakan ini berasal dari berbagai tempat ada beberapa di Sumatra, Jawa, Sulawesi sampai dengan wilayah Indonesia Timur. Dengan permasalahan permasalahan ini, untuk itu saya berpesan agar Gakeslab Indonesia Provinsi DK Jakarta dapat membantu anggota-anggotanya dan secara konsisten dapat berkolaborasi dengan Dewan Pengurus Pusat untuk menyuarakan persoalan-persoalan ini”. pungkasnya.   ***