Menteri Mu'ti Papar Capaian Program Revitalisasi Sekolah, Pembelajaran Digital Hingga Kesejahteraan Guru

FOTO : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Menteri Dikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan capaian kementerian yang dipimpinnya selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu (22/10) malam.

Indra

Jakarta, HARIANRAKYAT -- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Menteri Dikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan capaian kementerian yang dipimpinnya selama satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Abdul Mu’ti mengatakan sejumlah pencapaian tersebut terlihat melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Digitalisasi Pembelajaran, Tunjangan dan Kesejahteraan Guru, serta Peningkatan Kompetensi Guru.

Selain itu ada pula Program Indonesia Pintar, Pembelajaran Mendalam, Pembelajaran Koding & Kecerdasan Artifisial, Penguatan Karakter dan Budaya Sekolah, Penguatan Bahasa dan Sastra Nasional hingga evaluasi pembelajaran melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“Capaian ini adalah awal untuk melangkah lebih baik lagi pada sisa masa bakti sampai tahun 2029. Kami tentu banyak yang sudah kami capai, tetapi kami sadar banyak hal yang belum," kata Mendikdasmen Mu'ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta pada Rabu (22/10) malam.


Revitalisasi Satuan Pendidikan

Soal Revitalisasi Satuan Pendidikan, Mu'ti mengatakan, dari total anggaran 2025 sebesar Rp16,97 triliun, yang sasaran awalnya dialokasikan untuk 10.440 menjadi 16.140 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, termasuk satuan pendidikan khusus seperti SLB.

"Tahun ini sudah tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) untuk 16.140 satuan pendidikan. Dan sebagian saat ini sudah berjalan, sudah on progress. Bahkan sebagian sudah selesai 100 persen. Pencapaian ini jauh di atas target awal," ungkap Menteri Mu'ti.

Lebih jauh Mu'ti mengungkap, program Revitalisasi Satuan Pendidikan dikerjakan dengan sistem swakelola. Sistem itu mampu menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia dan berdampak pada ekonomi nasional sebesar Rp27 triliun, melibatkan 72.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Hal ini merupakan bagian dari impact positive revitalisasi kepada peningkatan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di daerah-daerah di Indonesia," ucapnya.



Digitalisasi Pembelajaran

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Mu'ti juga menjabarkan pencapaian program Digitalisasi Pembelajaran, yang merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo sebagai bagian dari transformasi sistem pendidikan nasional yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Program Digitalisasi Pembelajaran meliputi pengadaan interactive flat panel (IFP). Ia mengatakan, perangkat tersebut memungkinkan guru dan murid lebih interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Fungsi IFP lebih canggih dibandingkan dengan smart tv karena berfungsi dua arah (two-way) sehingga program belajar-mengajar di dalam kelas bisa menjadi lebih interaktif," jelas Mu'ti.

"Kami akan melakukan pelatihan penggunaan teknologi ini kepada guru-guru agar IFP ini bisa berfungsi dengan baik. Kami juga akan menyediakan materi untuk IFP-nya. Ada yang sudah ter-instal dan buildt-in, dan ada yang bisa diunduh," sambungnya.

Dari data terakhir, lanjut Mu'ti, IFP yang sudah terkirim dan digunakan di sekolah sebanyak 50.944 unit telah diterima pihak sekolah dan lebih dari 45 ribu lebih diantaranya atau 83,6 persen telah ter-instal dan siap pakai.

"Digitalisasi Pembelajaran merupakan program yang berbasis Inpres, Banpres dan ada keputusan dalam rapat terbatas sidang kabinet," jelas Mu'ti.

Lebih jauh ia mengatakan, program IFP hanya dikirimkan ke sekolah-sekolah yang sudah siap dan membutuhkan. Pasalnya, dia menyadari bahwa tidak semua sekolah siap dan butuh. “Ini beda sekali dengan Chromebook ya. Karena di program ini IFP ini sekolah yang siap yang kita kirim. Jadi ada form (formulir) yang kita sediakan untuk sekolah itu mengisi. Kami akan mengirim laptop dan hardisk penunjang IFP berdasarkan kesedian pihak sekolah,” tuturnya.

Mu'ti juga menyinggung informasi yang sempat beredar sebelumnya soal ada sekolah yang tidak mau dikirimi. "Kami akan minta kembali, dan kalau ada IFP yang di sekolah yang rusak, bukan kami perbaiki, tapi akan kami ganti dengan yang baru," tegasnya.

Abdul Mu’ti berharap Presiden Prabowo dapat melakukan launching IFP pada 10 November 2025 secara serentak 38  provinsi sekaligus dan dapat melakukan komunikasi interaktif dengan para murid di berbagai wilayah.

"IFP ini merupakan terobosan Kemendikdasmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden Prabowo dalam pembicaraan secara informal ingin setiap satuan pendidikan nantinya bisa menerima sampai tiga IFP. Sekarang kan masih satu. Tujuannya, supaya ada revolusi dalam pendidikan di Indonesia,” ucapnya.

"Program IFP ini kami harapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran digital di sekolah-sekolah di Indonesia, membuat proses belajar menjadi lebih menarik, serta kaya akan kreativitas dengan pola interaktif," imbuhnya.



Tunjangan dan Kesejahteraan Guru

Terakhir, Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok.

Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya. Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.

"Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.

Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.

"Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honor Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honor tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka," tuturnya. 



www.harianrakyat.com
Redaksi | Disclaimer | Dewan Pers