Surabaya,  HARIANRAKYAT - Agenda Pemilu 2024 semakin dekat dan tensi politik terasa makin meningkat. Ini tentu saja membuat berseliweran berita atau informasi tentang kontestasi tahun politis tersebut. Korbannya, tentu masyarakat yang rawan mendapatkan informasi yang salah atau hoaks.

Untuk itulah, Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) menggelar diskusi internal terkait dengan fenomena tersebut. “Salah satu fungsi media adalah memberi informasi selain mendidik dan menghibur. Tahun depan, rasanya tugas media memberi informasi akan mendapat saingan berat. Media sosial dari para buzzer yang memanfaatkan kepentingan politik praktis,” terang Ade S Maulana, Ketua Umum Komunitas Jurnalis Jawa (KJJT), Kamis 06 Juli 2023 siang.

Sedianya, diskusi ini akan digelar kembali dan melibatkan seluruh anggota KJJT. “Sebagai organisasi profesi, kami ingin selalu mengingatkan anggota agar tetap pada jalur profesi. Media harus independen dari kepentingan politik,” terang Ade.

Ditambahkan, kalau pun media harus berpihak, satu-satunya pihak yang harus dibela adalah kepentingan masyarakat. Termasuk situasi masyarakat yang damai dan bisa berkegiatan ekonomi. 

“Tahun depan, banyak pihak yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Kita harus mengingatkan pembaca media kita agar tetap waspada. Terutama terkait dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Ade.

Sementara itu Isma Hakim, salah satu guru pembimbing KJJT mengatakan, ada kemungkinan peserta kontestasi politik ini akan membuat media sendiri untuk sarana kampanye. 

“Ini juga perlu menjadi perhatian karena media itu bukan media massa. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh media propaganda tersebut,” akunya Isma (06/07/2023).

Isma juga menambahkan, kendati belum tampak, tahun depan masih rawan muncul politik identitas. Politik yang dikaitkan dengan identitas berdasar agama, ras, atau kesukuan. 

“Termasuk kampanye hitam yang menjelekkan peserta lain,” paparnya.

Karena itulah, baik Ade maupun Isma berharap semua elemen masyarakat terlibat dalam mengantisipasi gangguan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun depan. 

“Untuk itulah, kita akan sosialisasikan dan diskusi bersama dengan anggota lain agar tidak terjebak dalam politik praktis. Kendati mungkin dalam sisi bisnis, lebih menguntungkan,” kata Ade lagi.

Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi, kebebasan, keadilan, juga akuntabilitas dalam kehidupan berbangsa. 

"Media berperan memberikan informasi, mendidik pemilih, dan mendukung pemilu yang bebas dan adil sehingga bangsa ini semakin baik dan maju," papar Ade.

Selain itu, media juga berperan mengawasi dan memastikan pelaksanaan pemilu di tahun depan digelar secara demokratis.